Selasa, 30 Agustus 2016

DAU

Sanksi penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU)kepada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementrian Keuangan RI berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagaian Dana Alokasi umum Tahun Anggaran 2016.membuat Pemkot semetara harus menalangi DAU. “Penundaan penyaluran DAU 2016 yang setiap bulanya diterima Pemkot Madiun sebesar Rp 9,2 miliar.Sehingga pemkot harus menalangi sementara DAU ,mulai September sampai Desember sebesar Rp 37 miliar,”Kata Istono Ketua DPRD Kota Madiun “ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Kemenkeu dalam menunda penyaluran DAU,yakni perkiraan kapasitas fiskal,kebutuhan belanja dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun.adapun daerah daerah yan DAU nya di unda pemyaluranya adalah yang proyeksi saldo kas akhir tahunya masuk kategori sangat tinggi ,cukup tinggi,dan sedang.”lanjutnya “Hal ini bisa diasumsikan Kota Madiun termasuk SILPA yang cukup tinggi .Sehingga Pemerintah Pusat menghukum Kota Madiun dalam penerimaan DAU. Meski begitu ,Istono berdalih jika penundaan penerimaan DAU bukan semata-mata karena SILPA Madiun cukup besar tapi banyak faktor yang mempengaruhi,”katanya Sementara ,Sekda Kota Madiun Maidi saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui secara pasti besaran dana yang ditunda.”Belum saya lihat pastinya Nanti saja dulu,”ujarnya./nur

Karena jalan semakin rusak

Karena jalan semakin rusak warga yang ada disekitar proyek jalan tol Mantingan Kertosono kian hari semakin kesal dengan puluhan kendaraan berat pengangkut material yang setiap saat melintas di ruas jalan tersebut,warga Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan warga Dusun Pedungpelem menginginkan pihak pelaksana proyek segera bertangung jawab untuk segera melakukan perbaikan jalan tersebut. Nyairan,warga setempat mengatakan. “awalnya warga meminta pelaksaan proyek melakukan pengurukan jalan sepanjang 800 meter dengan material pasir dan batu supaya tidak becek dan berlubang .namun yang diberiakan malah tanah merah jadi jalan malah belumpur,sampai saat ini jalanya rusak dan tidak kunjung diperbaiki terpaksa warga menutupnya,dan ada tiga jembatan saluran air rusak disepanjang jalan ini.”ungkap Nyairan warga setempat. Kepala Desa Kedungjati,Agus Purwanto,mengatakan penutupan jalan yang dilakuakn warga karena sikap pelaksana proyek jalan tol PT.Adhi Karya yang mengabaikan aspirasi warga yang menuntut pengurukan dengan pasir.”beberapa kali kita sudah melakukan negoisasi dengan pihak PT.Adhi Karya ,tapi karena warga merasa terganggu akhirnya jalan di tutup.”katanya. Disisi lain Ada sejumlah temuan dari Komosi D DPRD kabupaten madiun tentang proyek tersebut yaitu sejumlah ruas jalan dan jembatan desa mengalami kerusakan,yaitu di Desa Kedungjati,Desa Kedungrejo,masuk ke Desa Sogo dan Desa Warurejo. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y Ristu Nugroho mengatakan.”Kita akan pangil ulang pelaksana proyek jalan tol untuk memastikan komitnya melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan.”katanya./nur

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan Pemerintah Desa ,yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak daerah serta dari Dana Perimbangan Keungan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Demi terwujudnya pemerintahan Desa dan Masyarakat yang berdaya untuk kesejahteraan Masyrakat Bapesmas dan pemdes Kabupaten Madiun akhirnya melakukan pemantauan dan menghimbau kecamatan untuk melakukan pendampingan guna untuk membantu pak Camat untuk memfasilitasi ke desa serta mempercepat pencairan Dana Desa (DD)dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama untuk desa Tiron dan desa Tawang Rejo . Kepala Bamesmas Pemdes Kab.Madiun Joko Lelono mengatakan ,”langkah ini di tempuh karena dari 196 desa ,hanya dua desa tersebut yang belum mengajukan pencairan,untuk desa Tiron saat ini masih dalam proses evaluasi ditingkat kecamatan ,dan desa Tawang Rejo Kecamatan Gemarang itu masih dalam proses penyelesaian tingkat desa,”katanya. Untuk memujudkan Kualitas Pemeritah Desa Pihaknya tetap optimis DD tahap pertama maupun kedua terserap maksimal,”Tahap pertama tinggal dua desa tersebut dan pencairan tahan kedua sebesar 40 persen pada bulan Agustus nanti kita juga sudah siap.”ungkapnya Diketahui bahwa Alokasi dana desa tahap pertama untuk desa Tiron untuk ADD sebesar 447 juta rupiah dan DD sebesar 610 juta,sedangkan desa Tawang rejo kecamatan Gemarang nilai ADD tahap pertama sebesar 896 juta dan DD sebesar 749 juta./nur/mmo

Honor Tenaga non PNS RSUD Dolopo hanya 600 ribu/Bulan

Suara - suara sumbang para perawat dan staf non PNS di RSUD Caruban Dan RSUD Dolopo yang selama ini mengusik DPRD dan Eksekutif Pemkab Madiun akhirnya sudah bisa diatasi dengan lancar. Dalam memperjuangkan nasib perawat dan Staf Non PNS akhirnya di sepakati bila honor perawat dan staf non PNS dilingkup RSUD Caruban Dan Dolopo di sesuaika dengan upah minimum kabupaten,ini menjadi kabar gembira bagi perawat dan staf non PNS di RSUD Caruban dan RSUD Dolopo. DPRD dan Eksekutif Pemkam Madiun sepakat memberikan Upah untuk mulai tahun 2017 mendatang,Kesepakatan terjalin dalam rapat badan anggaran (banggar)di gedung klitik DPRD setempat. “kita berkotmitmen untuk mensejahterakan para perawat dan staf non PNS di RSUD Caruban dan RSUD Dolopo yang tingkat kesejahteraanya selama ini masih rendah.”kata wakil ketua DPRD Y Ristu Nugroho selaku pimpinan banggar. Honor perawat dan atau tenaga lain non PNS di lingkungan RSUD Caruba selama ini hanya sekitar 890/bulan yang lebih memprihatinkan honor tenaga non PNS RSUD Dolopo saat ini hanya 600 ribu per bulan. “dalam pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2017 upah minimal di tetapkan sesuai UMK sekitar 1,3 juta/bulan soal mau di jenjang atau gimana baiknya,patokan kita minimal UMK ”Ujarnya Menurut Ristu .“ banyaknya komplain dari masyarakat soal pelayanan kesehatan di RSUD ,sebenarnya tak lepas dari faktor kesejahteraan karyawan atau perawat karena itu setelah kesejahteraan ditingkatkan di harapkan tak ada lagi keluahn dari masyrakat yang merasa kurang mendapatkan pelayanan maksimal dari dua rumah sakit terkait serta perawat dan karyawan juga harus bekerja lebih baik.”Harapnya./mmo/nur

Senin, 02 Mei 2016

Awareness dan Skrening Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

Penyebab Utama terkenanya penyakit Kanker Leher Rahim adalah Virus (HPV) Human papilloma virus, Perjalanan dari infeksi HPV hingga menjadi kanker memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 hingga 20 tahun proses penginfeksian ini sering tidak disadari oleh para penderita, karena proses HPV kemudian menjadi pra-kanker sebagian besar berlangsung tanpa gejala.Acara
yang digelar di Asrama Haji Kota Madiun.selasa (19/4/16).yang dipimpin langsung Ibu Ketua Dharma Wanita Kota Madiun Ibu H. Bambang Irianto yang membuka sekaligus menyampaikan sambutan pada acara tersebut. acara yang hadiri Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Ibu-Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, DR. Mohamad Nur SpOG dari RSUD Kota Madiun selaku Narasumber, Bapak Ibu Undangan dari SKPD terkait, Organisasi Wanita dan Yayasan Kanker Indonesia, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan beserta anggota Pokja IV dan Hadirin. Acara ini diadakan bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu karena Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara,serta menanamkan kesadaran untuk selalu waspada terhadap segala sesuatu,bentuk kesadaran yang harus di miliki setiap individu inilah yang ditekankan di acara tersebut,sebab banyak sekali penyakit yang bisa menyerang semua orang khususnya wanita,penyakit yang menyerang leher rahim itu adalah Human Papilloma virus (HPV) .Sementara itu ada jenis kanker yang paling umum diderita kaum wanita adalah Kanker payudara juga di bahas di acara tersebut.karena jenis ini kategori sebagai suatu penyakit neoplasma yang ganas. dr. Muhammad Nur, SpOG dari RSUD Kota Madiun sebagai Narasumber Awarness di kegiatan ,sebagai Sasaran penduduk adalah usia 30 – 50 Tahun telah dihadiri sejumlah 1016 terdiri dari masing-masing RT di Kelurahan 1 orang.juga telah hadir Tim Teknis dari Tim Puskasmas Se Kota Madiun sejumlah 30 orang . Ibu H. Bambang Irianto, Ketua Dharma Wanita Kota Madiun.mengatakan ”Pengerahan sasaran oleh Puskesmas dan TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Madiun dan melalui siaran RRI, “ Pungkasnya/mmo.