Apa Saja Asas - Asas Hukum di indonesia..

ASAS – ASAS HUKUM DI INDONESIA

·         Nullum crimen nulla poena sine lege

Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya

·         Lex superiori derogat lege priori

Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah , lihat dalam pasal 7 UU No.10 Tahun 2004

·         Lex posteriori derogat lege priori

Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya . pahami juga lex prospicit , non res cipit.

·         Lex specialis derogate lege generali

Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum , lihat Pasal 1 KUHD.

·         Res judicata pro veritate habeteur

Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya

·         Lex dura set tamen scripta

Undang – undang bersifat memaksa , sehingga tidak dapat diganggu gugat

·         Die normatieven kraft des faktischen

Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative , lihat Pasal 28 UU No.4 tahun 2004

Analisis – analisis  :

·         Nullum crimen nulla poena sine lege

Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya

v  Bahwa semua kejahatan yang terjadi diindonesia adalah yang melanggar undang – undang . karena pernyataan diatas menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang – undangan yang mengaturnya,

jadi suatu tindak kejahatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila melanggar undang – undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

·         Lex superiori derogat lege priori

Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah , lihat dalam pasal 7 UU No.10 Tahun 2004

·         Lex posteriori derogat lege priori

Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya . pahami juga lex prospicit , non res cipit.

·         Lex specialis derogate lege generali

Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum , lihat Pasal 1 KUHD.

·         Res judicata pro veritate habeteur

Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya

                  

·         Lex dura set tamen scripta

Undang – undang bersifat memaksa , sehingga tidak dapat diganggu gugat

·         Die normatieven kraft des faktischen

Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative , lihat Pasal 28 UU No.4 tahun 2004/MMO